Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.              Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet ...

Desa Pejukutan  terdiri dari 5 ( lima ) banjar dinas yang Bersatu padu membangun desa, baik pembangunan fisik atau non fisik berdasarkan tatanan Tri Hitakarana, tentunya untuk kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.   ...